Hubungan Kelembagaan dengan Biaya Transaksi dan Informasi Sebuah institusi muncul dan berkembang untuk meminimumkan biaya transaksi sehingga sanggup meningkatkan kinerja perekonomian. Biaya transaksi tersebut antara lain berwujud biaya atas informasi, negosiasi, pengawasan, koordinasi dan pelaksanaan kontrak. Jika biaya transaksi berada pada tingkat minimal, hak kepemilikan (property rights) tidak menjadi belahan penting dalam konsep umum efisiensi, lantaran hak kepemilikan sanggup diubahsuaikan dan diubah secara sukarela guna mendorong kenaikkan proses produksi.
Menurut North dan Wallis (1994) dalam Yustika (2008), dalam kerangka korelasi antara perubahan teknis dan kelembagaan, maka biaya transaksi ialah ongkos untuk lahan, tenaga kerja, kapital dan keterampilan kewirausahaan yang diharapkan untuk mentransfer hak – hak kepemilikan (property rights) dari satu atau kelompok orang ke pihak yang lain. Biaya transaksi muncul lantaran adanya transfer kepemilikan atau hak – hak kepemilikan. Jika diperluas dengan memasukkan biaya sumbangan terhadap hak – hak kepemilikan, maka Mburu dan Birner menganggap biaya transaksi sebagai ongkos yang muncul dari penciptaan dan implementasi akad kelembagaan. Oleh lantaran itu, yang dimaksud dengan biaya transaksi ialah biaya atas lahan, tenaga kerja, kapital dan keterampilan kewirausahaan yang diharapkan untuk memindahkan (transfer) fisik menjadi output (Mburu, 2002 dalam Yustika, 2008).
Menurut North (1990) dalam Yustika (2008), perkiraan adanya warta tepat dan pertukaran tanpa biaya yang dibentuk oleh model pasar persaingan tepat tidaklah tepat. North melihat adanya biaya transaksi dalam pertukaran akhir adanya warta yang tidak sempurna. North menyatakan bahwa biaya mencari warta merupakan kunci dari biaya transaksi yang terdiri dari biaya untuk mengerjakan pengukuran kelengkapan – kelengkapan yang dipertukarkan dan ongkos – ongkos untuk melindungi hak kepemilikan dan mengakkan kesepakatan.
Besaran biaya transaksi juga sanggup terjadi lantaran adanya penyimpangan dalam wujud:
- Penyimpangan atas lemahnya jaminan hak kepemilikan.
- Penyimpangan pengukuran atas kiprah yang kompleks dan prinsip yang beragam.
- Penyimpangan intertemporal, yang sanggup berbentu kontrak yang timpang, responsivitas waktu yang nyata, ketersembunyian warta yang panjang dan penyalahgunaan strategis.
- Penyimpangan yang muncul lantaran kelemahan dalam kebijakan kelembagaan yang berafiliasi dengan pembangunan dan reformasi ekonomi.
- Kelemahan integritas yang dirujuk oleh James Wilson (1989) sebagai sovereign transactions. Kaprikornus akar dari permasalahan ini ialah warta yang kurang sempurna.
Williamson (1981) dalam Yustika (2008) mengompilasi tiga sifat utama dari transaksi, yaitu:
- Derajat ketidakpastian inklusif dalam setiap transaksi. Misalnya, produksi pertanian berisiko lantaran variabilitas iklim, duduk masalah – duduk masalah penyakit dan hama. Pemasaran hasil tanaman menghadapi ketidakpastian karen fluktuasi harga yang disebabkan oleh perubahan penawaran (supply) dan undangan (demand), baik untuk tanaman pengganti dan tanaman pelengkap.
- Frekuensi transaksi. Transaksi pertanian cenderung bersifat musiman. Jumlah penjualan produksi yang dilakukan oleh pemilik lahan kecil dalam suatu demam isu akan tergantung pada kapasitas penyimpanan dalam pertanian. Pedagang yang bersepakat dengan hasil tanaman yang sejenis di tempat yang sama, akan banyak melaksanakan pembelian pada demam isu yang sama. Tentu saja hal ini berpotensi memudahkan untuk menanggung biaya arbitrase apabila terdapat masalah perselisihan dikala terjadi transaksi dalam jumlah besar dan tidak sering (infrequent), sehingga diantara pihak – pihak yang bertransaksi juga akan berupaya membangun warta untuk kepentingan semua pihak.
- Sejauh mana aspek ini melibatkan satu atau kedua pihak yang melaksanakan kontrak dalam investasi aset – aset spesifik. Aset spesifik ialah aset insan dan fisik dimana investasi tidak sanggup dipakai selain menyerupai yang direncanakan semenjak awal.
Terdapat empat determinan penting dari biaya transaksi sebagai unit analisis:
- Apa yang disebut sebagai atribut sikap yang menempel pada setiap pelaku ekonomi (behavioral attributes of actors) yaitu rasionalitas terbatas/terikat (bounded rationality) dan oportunisme (opportunism).
- Sifat yang berkenaan dengan atribut dari transaksi (attributes of the transaction) yaitu spesifisitas aset (asset specificity), ketidakpastian (uncertainty) dan frekuensi (frequency).
- Hal – hal yang berkaitan dengan struktur tata kelola acara ekonomi (governance structures) yaitu pasar (market), hybrid, birokrasi publik (public bureaucracy).
- Faktor yang berdekatan dengan aspek lingkungan kelembagaan (institutional environment) yaitu aturan kepemilikan, kontrak dan budaya.
- Organisasi tenaga kerja dan pengguna (organization of employees and users).
- Mengolah warta (information processing).
- Koordinasi pemasok, biaya – biaya akuisisi (coordination of suppliers, costs of acquisition).
- Memotivasi pelanggan (motivating customers).
- Mengelola distributor (managing distributors).
- Memuaskan pemegang saham dan peminjam (satisfying shareholders and lenders)
- Fee, komisi, cukai dan pajak (fees, comissions, tolls and taxes).
- Penelitian dan pengembangan (research and development).
- Biaya – biaya penjualan, umum dan administratif (sales, general and administrative costs) terdiri dari biaya pemasaran (marketing), penjual (sales people), administrasi (management), iklan (advertising), pembinaan (training) dan biaya – biaya teknologi warta (information technology costs).
Secara konseptual, antara teori warta tidak tepat dan teori biaya transaksi bersama-sama sanggup dikaitkan antara yang satu dengan yang lain, karenabiaya atas warta (information costs) merupakan belahan yang penting dari biaya transaksi itu sendiri. Konsep teori warta tidak tepat ini seringkali diterapkan dalam banyak sekali model utama institusi di negara – negara agraris menyerupai Indonesia, yang sanggup dicermati dari adanya duduk masalah – duduk masalah menyerupai penyalahgunaan kredit pertanian, sikap budbahasa hazard dan adanya warta yang asimetris. Adanya keterbatasan kapasitas dalam proses penyebaran warta ternyata sangat memilih besarnya biaya transaksi di dalam pembentukan sebuah institusi.
0 Komentar untuk "Hubungan Kelembagaan Dengan Biaya Transaksi Dan Informas"